Harta Prabowo Rp1,6 Triliun, Jokowi Rp29 Miliar

Harta kekayaan Prabowo Subianto lebih besar dibandingkan Joko Widodo (Jokowi). Total harta Prabowo mencapai Rp1,6 triliun. Sementara harta Jokowi Rp29 miliar.

Hal tersebut terungkap dalam acara pengumuman harta kekayaan calon presiden dan calon wakil presiden di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Selasa (1/7/2014).

Calon presiden nomor urut satu, Prabowo Subianto mendapatkan giliran pertama yang mengumumkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang telah diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada 20 Mei 2014.

Prabowo menyebutkan harta kekayaannya sebesar Rp1.670.421.574.372 dikurangi hutang Rp28.993.970. Total harta kekayaannya menjadi Rp 1.670.392.580.402. "Inilah rincian harta kekayaan saya per tanggal 20 Mei 2014," ujar Prabowo di Gedung KPU, Selasa (1/7/2014).

Sementara itu, harta kekayaan calon presiden nomor urut dua, Joko Widodo Rp31.829.885.794 dan USD27.633 dengan memiliki hutang sebesar Rp1.936.939.782. Ditotal secara keseluruhan harta kekayaan Jokowi mencapai Rp29.892.946.012, dan USD27.633.

"Rincian seluruh harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai dengan yang diakui dan disetujui oleh calon presiden calon wakil presiden serta tidak dapat dijadikan dasar oleh bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan tersebut tidak terkait tindak pidana," ujar Jokowi di tempat yang sama. (*sind)

AS sebut Khalifah Negara Islam Tidak Penting

Pemerintah Amerika Serikat (AS) menganggap khalifah Islam sedunia yang diproklamirkan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) tidak penting. 

Deklarasi yang membaiat Abu Bakar al-Baghdadi yang dijuluki "Khalifah Ibrahim" sebagai khalifah bagi umat Islam sedunia itu dinilai tidak berarti apa-apa.

“Itu tidak ada artinya, Kami telah melihat deklarasi dari ISIS sebelumnya,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Jennifer Psaki.

”Deklarasi ini tidak ada artinya bagi orang-orang di Irak dan Suriah,” imbuh Psaki. Menurutnya, langkah ISIS itu hanya untuk membuat orang takut.

Gedung Putih mengatakan para jihadis di Irak telah melancarkan kampanye teror dengan tindakan kekerasan kotor dan ideologi represif yang menimbulkan ancaman serius bagi masa depan Irak.

“ISIL (ISIS) tidak berjuang untuk Irak menjadi kuat. ISIS sedang berjuang untuk 'menghancurkan' Irak. Dan itulah mengapa Anda telah melihat para pemimpin politik Irak didorong untuk bersatu, karena mereka menghadapi ancaman eksistensi,” ujar juru bicara Gedung Putih, Josh Earnest.

Parlemen Irak dijadwalkan untuk mengadakan rapat pada Selasa (1/7/2014) untuk menyikapi deklarasi khalifah Islam sedunia oleh ISIS.

“Washington terus mendesak para pemimpin Irak untuk mencapai kesepakatan pada saat kondisi kritis untuk membentuk pemerintahan baru,” kata Psaki, seperti dikutip AFP.

Kubu Jokowi Berang, FUUI Haramkan Memilih Jokowi

Ketua FUUI Athian Ali

Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla menyatakan sakit hati atas pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak FUUI.

Sebelumnya Pihak FUUI mengeluarkan maklumat yang mengharamkan umat Muslim untuk mencoblos pasangan itu. Pihak Jokowi-JK menilai bahasa haram yang digunakan merupakan penghinaan dan kejahatan pencemaran nama baik.

Achmad Nugraha, Ketua Tim Advokasi Pemenangan Jokowi-JK sekaligus Anggota DPRD Kota Bandung dari Fraksi PDIP, mengatakan bahwa isi maklumat FUUI cenderung aneh. Baginya seorang intelektual agama seperti Athian Ali dan Herman Ibrahim sangat disayangkan membawa isu agama dalam hal semcam itu.

"Agama itu kasih sayang jangan dibawa ke ranah suasana yang begitu kejam, salah apa Jokowi sampai begitu dihinakan oleh mereka?" Ujarnya ketika ditemui di Kantor Bawaslu Jawa Barat, Selasa (1/7).

Menurutnya sah-sah saja untuk mengajak masyarakat untuk memilih salah satu calon. Namun, Achmad mengatakan tidak seharusnya dengan cara menjelek-jelekan pihak lainnya. Menurut penilaiannya, semua pernyataan yang ada dalam maklumat FUUI adalah bentuk pembusukan nama Jokowi.

Melihat hal itu, pihaknya mengaku akan mengadukan hal itu kepada pihak Kapolda secepatnya. Ia melihat bahwa semua poin yang dijadikan titik tolak maklumat itu adalah isu fitnah yang sengaja dihembuskan.

Termasuk mengenai Perda Syariat Islam yang menurutnya tidak masuk akal.

"Kok aneh? Apa Perda Islam? Perda ya buat semua agama. Kalau akan ada Perda begitu berarti apakah kita akan menyingkirkan agama lain di negara ini," katanya.

Baginya, Perda adalah buatan manusia. Hal itu tidak bisa dikaitkan dengan persoalan agama. Menurutnya, Dengan mengadopsi ajaran dari Alqur'an untuk dijadikan Perda, ia menilai akan berujung mendiskreditkan umat agama lain yang ada di negara ini. (*ROL)

Jurnalis Ini Ungkap Pembunuhan Aktivis Aceh oleh TNI

Allan Nairn

Pejabat militer ini mengatakan pembunuhan yang dilakukan di Aceh itu telah “disahkan” oleh wewenang yang lebih tinggi di Jakarta.

JURNALIS investigasi juga aktivis, Allan Nairn mencatat di blog pribadinya, www.allanairn.org, tentang hasil wawancaranya mengenai sejumlah kasus pembunuhan warga sipil di Aceh sepanjang tahun 2009. Ia menuliskan pembunuhan itu dilakukan oleh TNI.

Dalam catatan yang bertajuk "Breaking News: Indonesian Army, Kopassus, Implicated in New Assassination, Force Chosen by Obama for Renewed US Aid Ran '09 Activist Murders' dan di-posting tanggal 21 Maret 2010. 

Allan menjelaskan bahwa sumbernya adalah seorang pejabat senior Indonesia yang sering bertemu dengan sejumlah pejabat tinggi TNI dan Presiden RI.

Pejabat militer ini mengatakan pembunuhan yang dilakukan di Aceh itu telah “disahkan” oleh wewenang yang lebih tinggi di Jakarta. Secara rinci, pejabat itu membocorkan data tentang pembunuhan ini, termasuk nama korban, metode pembunuhan, dan nama-nama pelaku.

Rincian tersebut telah diverifikasi oleh pejabat lain, termasuk anggota senior Polri. Memang hal ini bersifat rahasia. Namun para senior ini berani mengungkap karena mereka tak setuju dengan pembunuhan ini. Meski demikian, mereka juga meminta tidak disebutkan namanya untuk alasan keamanan.

Setidaknya delapan aktivis Partai Aceh (PA) --turunan dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM)-- dibunuh dalam pemilu kepala daerah pada April 2009 silam. Pembunuhan itu dilakukan sebagai reaksi atas aksi PA yang dianggap terus menggencarkan pidato terlarang mengenai kemerdekaan Aceh di Aceh dan berbagai wilayah Indonesia lainnya.

Pejabat Polri ini menjelaskan pembunuhan dilakukan secara profesional dengan pengawasan lebih dulu terhadap calon korban mereka. Seorang korban, Tumijan, 35 tahun, diculik terlebih dahulu sebelum dibunuh. 

Ia ditemukan dua hari kemudian dengan kondisi leher tergorok dan tubuh termutilasi. Tak hanya itu, tubuh pekerja minyak kelapa sawit di Nagan raya ini juga diikat dengan kawat listrik.

Aktivis PA lainnya, Dedi Novandi, 33 tahun, alias Abu Karim ditembak di bagian kepala saat sedang duduk di mobilnya. Ia yang saat itu akan keluar bersama seorang sopir tewas dengan dua peluru bersarang di kepalanya. 

Dedi dibunuh sehari setelah berdiskusi dengan salah satu anggota Bank Dunia guna membahas kekhawatiran pembunuhan aktivis PA yang meningkat.

Tidak ada saksi mata yang memberikan informasi rinci mengenai pembunuhan itu. Mereka seakan kompak menjawab: "Tidak melihat apa-apa." Namun demikian, istri Abu Karim, Cut Dede, dan sejumlah pejabat senior tersebut yakin bahwa ini adalah pembunuhan politik.

Kasus Tumijan dan Abu Karim disebut sebagai bagian dari program pembunuhan TNI yang dilakukan Pangdam Aceh Jenderal Sunarko, yang ditugaskan ke Aceh oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Demikian Tempo, 27 Juni 2014.